KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah menggelar Pengarahan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6 bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara SKPD se-Kabupaten Tanahlaut.
Kegiatan selama dua hari ini dibuka langsung oleh Bupati Tanahlaut, H. Rahmat Trianto, pada Rabu (9/7/2025) di Banjarbaru.
Kepala Bagian PBJ Setda Tanahlaut, Yulis Shairi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para pelaksana pengadaan mengenai sistem e-purchasing versi terbaru yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Ini bagian dari pendampingan UKPBJ Tanahlaut kepada seluruh SKPD agar mampu menyesuaikan diri dengan regulasi dan sistem terbaru,” jelas Yulis.
Ia juga menambahkan, kegiatan ini mendukung pelaksanaan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebanyak 180 peserta dari 79 SKPD dan UPTD hadir dalam kegiatan ini. Mereka terdiri dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, hingga bendahara pengeluaran. Antusiasme tinggi terlihat dari keterlibatan aktif peserta dalam memahami mekanisme E-Katalog versi 6.
Bupati H. Rahmat Trianto mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya transformasi digital di lingkungan pemerintahan, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada cara lama. E-katalog versi 6 adalah langkah konkret untuk mewujudkan pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola pikir ASN dalam mendukung reformasi birokrasi. Menurutnya, penerapan sistem ini bukan sekadar teknis, tetapi juga memperkuat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan.
Di akhir sambutan, Bupati secara resmi membuka kegiatan dan mengimbau peserta untuk menyerap seluruh materi dengan baik, lalu menerapkannya secara nyata di lingkungan kerja masing-masing.
“Gunakan kesempatan ini untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
