KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Penurunan pendapatan daerah menjadi sorotan DPRD Balangan dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Dewan menilai kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Sorotan itu disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balangan yang dibacakan Wahyudi Azhari, Senin (14/9/2026).
Fraksi PPP meminta Pemkab Balangan menjelaskan lebih rinci penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 4,85 persen. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terlebih dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan.
Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti struktur RAPBD 2027 yang memproyeksikan pendapatan daerah sekitar Rp1,655 triliun, sementara belanja mencapai Rp2,261 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal Balangan semakin terbatas. DPRD meminta Pemkab lebih cermat mengelola pendapatan dan belanja agar program pembangunan tetap berjalan.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutur Wahyudi Azhari.
DPRD mendorong pemerintah daerah menggali sumber pendapatan baru dengan mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, aset daerah, serta kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di sisi belanja, efisiensi harus berjalan secara selektif. Penghematan tidak hanya berupa pemangkasan anggaran, tetapi terarah pada peningkatan kualitas belanja agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD juga meminta program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah tekanan fiskal.
Menurut dewan, penurunan pendapatan harus selaras dengan strategi baru dalam meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran terpakai secara efektif.
Pemkab Balangan pun didorong tidak hanya melakukan efisiensi belanja, tetapi juga memperluas sumber pendapatan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Bumi Sanggam.
