KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Balangan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tantangan fiskal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Pandangan umum fraksi dibacakan Wahyudi Azhari dalam Rapat Paripurna ke-36 Masa Sidang III DPRD Kabupaten Balangan, Senin (14/9/2026).
Secara umum, fraksi-fraksi DPRD mendukung penyusunan RAPBD 2027. Namun, mereka memberikan sejumlah catatan terkait penurunan pendapatan daerah, PAD, serta penerimaan yang bersumber dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memetakan kembali program prioritas, mengoptimalkan pajak dan retribusi, meningkatkan kinerja BUMD. Serta mengembangkan potensi ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) pertambangan.
Fraksi Demokrasi Maju menilai penurunan PAD berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah dan memengaruhi pembiayaan pembangunan. Fraksi meminta pemda mencari sumber pendapatan baru dan memastikan belanja terarah pada program yang mendesak, produktif. Serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1,655 triliun, berbanding dengan belanja daerah yang mencapai Rp2,261 triliun.
Fraksi PAN meminta pemerintah menetapkan skala prioritas, mengoptimalkan PAD dan melakukan efisiensi anggaran secara selektif. Tanpa mengganggu pelayanan dasar serta pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Fraksi PAN juga menyoroti rencana peningkatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Penggunaannya diminta disertai perencanaan, mekanisme dan pengawasan yang jelas.
Fraksi PPP turut mempertanyakan penurunan PAD sebesar 4,85 persen dan meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor yang menyebabkan penurunan tersebut.
Sedangkan Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera mendorong efisiensi belanja, memprioritaskan program yang langsung menyentuh masyarakat, serta mengoptimalkan PAD dan sumber pendanaan lainnya.
Berbagai pandangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah dalam proses penyusunan Raperda APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
