KALSELMAJU.COM, BATULICIN – Bupati Tanahbumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, serta Polri. Penandatanganan berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Bupati Andi Rudi Latif mengatakan kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur. Khususnya jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintahan dan institusi strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Infrastruktur jembatan memiliki peran penting dalam membuka dan memperlancar akses masyarakat, terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, distribusi barang, serta pelayanan publik,” ujarnya.
Program percontohan tersebut juga menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan. Termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyukseskan program kolaborasi pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan percepatan pembangunan jembatan membutuhkan sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten dan kota pun berkomitmen mendukung penanganan jembatan melalui pengalokasian anggaran, baik pada perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan pilot project di Kalimantan Selatan menjadi bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas pemerintah, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang bersinergi melalui program Judesa.
Roy berharap keberhasilan Kalimantan Selatan sebagai proyek percontohan dapat menjadi model di provinsi lain.
Selain penanganan jembatan non-nasional, pertemuan tersebut juga membahas penguatan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, salah satunya pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut.
Gubernur Kalsel menegaskan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan secara terintegrasi agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta memperlancar distribusi barang.
