KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut bersama DPRD Kabupaten Tanahlaut menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanahlaut di Pelaihari, Kamis (13/8/2026).
Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027. Sekaligus pijakan pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal serta program pembangunan tahun mendatang.
Wakil Bupati Tanahlaut, H. M. Zazuli, menegaskan penyusunan anggaran harus berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Rangkaian kesepakatan APBD tahun 2027 ini adalah momentum penting bagi kita semua. Ini bukan sekadar formalitas administratif. Melainkan komitmen bersama untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujar Zazuli.
Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan memperhatikan target kinerja yang terukur.
Menurutnya, kelengkapan administrasi harus berjalan beriringan dengan capaian pembangunan. Setiap program yang masuk dalam anggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa perencanaan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Aspek administrasi harus berjalan beriringan dengan target capaian pembangunan,” tegasnya.
Zazuli berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut dapat menjadi fondasi dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah pada 2027.
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam arah pembangunan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penguatan pelayanan publik.
“Semoga kesepakatan ini menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanah Laut yang kita cintai,” pungkasnya.
Dengan kesepakatam KUA-PPAS APBD 2027, Pemkab dan DPRD Tanahlaut selanjutnya memiliki pijakan bersama dalam mengawal penyusunan anggaran hingga penetapan APBD.
Kesepakatan tersebut harapannya mampu memastikan program prioritas pembangunan berjalan lebih terarah, efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bumi Tuntung Pandang.
