KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan memastikan tidak ada rencana pemecatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di tengah isu efisiensi anggaran yang berkembang secara nasional.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balangan, Sufriannor, menegaskan komitmen tersebut sekaligus memastikan kontrak PPPK angkatan 2021 telah resmi diperpanjang.
“Tidak ada rencana pemecatan PPPK paruh waktu. Bahkan, kontrak angkatan 2021 sudah kami perpanjang,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut selaras dengan kondisi fiskal daerah yang sehat. Persentase belanja pegawai di Kabupaten Balangan masih berada di angka 23 persen. Jauh di bawah batas maksimal ketentuan pemerintah pusat.
Saat ini, komposisi pegawai di lingkungan Pemkab Balangan meliputi 2.755 PNS/CPNS. Sementara 1.075 PPPK penuh waktu, 3.007 PPPK paruh waktu, serta 1.813 tenaga non-ASN.
Dengan total 8.650 tenaga kerja, pemerintah daerah tetap mampu menjaga keseimbangan anggaran tanpa harus mengurangi jumlah pegawai.
Sufriannor menegaskan, keberadaan aparatur negara memiliki peran sangat penting dalam mendukung pelayanan publik di daerah.
“Kami fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bukan menguranginya,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus meredam kekhawatiran ribuan pegawai paruh waktu di Balangan. Sebelumnya mereka sempat resah akibat isu pemangkasan tenaga kerja di sejumlah daerah.
Dengan kepastian tersebut, para pegawai harapannya dapat kembali fokus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
