KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) meluncurkan inovasi layanan perizinan nelayan bertajuk SIAP MELAUT.
Program ini diperkenalkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPRD Kabupaten Tanahlaut. Sebagai upaya mempermudah pengurusan izin kapal dan akses BBM bersubsidi bagi nelayan, Senin (2/2/2026).
Kepala DKPP Tanahlaut, M. Kusri, mengatakan selama ini persoalan utama nelayan adalah belum sinkronnya dokumen kapal. Akibatnya, hal ini berdampak pada sulitnya memperoleh asuransi dan kuota BBM subsidi.
“Inovasi SIAP MELAUT merupakan layanan terintegrasi untuk menyelesaikan izin dan administrasi pelayaran nelayan agar legal dan aman saat melaut,” ujar Kusri.
Ia menjelaskan, SIAP MELAUT melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, perbankan, serta Pertamina. Melalui skema ini, nelayan akan mendapat pendampingan hingga seluruh dokumen perizinan kapal terpenuhi.
Menurut Kusri, layanan ini juga untuk meningkatkan keselamatan pelayaran. Selain itu, hal ini sekaligus memperkuat legalitas usaha penangkapan ikan di wilayah Tanahlaut yang memiliki garis pantai sepanjang 175,93 kilometer.
“Dengan administrasi yang tertib, nelayan bisa lebih mudah mengakses asuransi, BBM bersubsidi, dan program pemerintah lainnya,” katanya.
Komisi II DPRD Kabupaten Tanahlaut menyatakan mendukung penuh pelaksanaan program SIAP MELAUT. DPRD mendorong agar segera disusun nota kesepahaman (MoU) dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar kerja sama.
DPRD juga menyatakan siap mendampingi DKPP Tanahlaut untuk memaparkan program tersebut ke tingkat pusat. Dengan demikian, SIAP MELAUT dapat menjadi model pelayanan perizinan nelayan di daerah lain.
