KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Suara generasi muda menjadi penentu dalam survei Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus).
Mayoritas responden berasal dari kelompok usia produktif 25-35 tahun (generasi Z dan milenial) yang paling vokal menyuarakan keluhan terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin–Hasnuryadi Sulaiman.
Dari kelompok inilah muncul kritik paling tajam, terutama soal sulitnya lapangan kerja dan belum meratanya bantuan sosial.
Survei yang melibatkan 400 responden berusia 17 tahun ke atas memang menunjukkan tingkat kepuasan umum yang tergolong tinggi.
Sebanyak 81,5 persen responden menilai kinerja pemerintahan dalam kategori baik dan 15 persen sangat baik.
Namun, ketika diurai per sektor, wajah ketidakpuasan mulai terlihat.
Di bidang sosial, 49,25 persen responden menyatakan kurang puas dan 12,5 persen tidak puas.
Kurangnya Lapangan Kerja
Koordinator Nasional LS Vinus, Muhamad Arifin, menyebut persoalan lapangan kerja sebagai keluhan dominan, khususnya dari kalangan muda.
“Banyak yang kami wawancara itu umurnya 17 sampai 35 tahun kesulitan mencari pekerjaan di Kalsel,” ujar Arifin, Jumat (20/2/2026).
Tak hanya pekerjaan, distribusi bantuan sosial juga belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil.
“Jaminan sosial bantuan masyarakat kurang mampu ini belum merata, apalagi di wilayah terpencil,” tambahnya.
Layanam Kesehatan Kurang Memuaskan
Di sektor kesehatan, angka ketidakpuasan juga cukup tinggi. Sebanyak 42,5 persen responden mengaku kurang puas terhadap layanan yang ada.
Arifin menjelaskan, keluhan banyak berkaitan dengan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
“Banyak yang kurang puas terhadap pelayanan di daerah, khususnya jaminan kesehatan bagi masyarakat. BPJS termasuk salah satunya. Layanan petugas kesehatan masih minim, sehingga di daerah-daerah terpencil tidak ada dokter spesialis,” katanya.
Ia menekankan pentingnya penguatan fasilitas kesehatan hingga ke pelosok.
“Puskesmas 24 jam di daerah-daerah terpencil itu penting, karena sangat rawan terjadi orang sakit yang memerlukan penanganan segera sementara puskesmas terdekat tutup,” ujarnya.
Sektor tata kelola lingkungan pun tak luput dari sorotan. Sebanyak 47 persen responden menyatakan kurang puas dan 5,5 persen tidak puas.
“Kualitas lingkungan hidup, sekarang di komplek-komplek sudah tidak ada RTH lagi. Itu yang banyak dikomplain masyarakat berdasarkan hasil survei kami,” kata Arifin.
Ia juga menyinggung berbagai persoalan lain, mulai dari pengelolaan sampah hingga konflik pertanahan dan alih fungsi lahan di wilayah pertambangan.
“Pengelolaan sampah masih jadi keluhan. Baik dari sisi penanganan di tingkat permukiman maupun pengelolaan akhir. Ini perlu pembenahan sistemik,” katanya.
Sementara itu, isu konflik agraria dinilai semakin kompleks, khususnya di kawasan dengan aktivitas tambang.
“Konflik pertanahan, apalagi di daerah yang banyak tambang. Praktik alih fungsi lahan ini juga sering jadi keluhan teman-teman kita yang berada di wilayah pertambangan,” ujarnya.
Bagi Arifin, persoalan lingkungan bukan sekadar urusan estetika atau keindahan kota. Ia menilai dampaknya jauh lebih luas dan jangka panjang.
“Lingkungan ini dampaknya jangka panjang. Kalau tata kelola ruang dan pengawasan alih fungsi lahan tidak ketat, efeknya bisa ke banjir, konflik sosial, sampai penurunan kualitas hidup,” katanya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan tata ruang, memperluas ruang terbuka hijau, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.
