Miliki 10 Titik Program MBG, Tanahlaut dapat Apresiasi Implementasi Tercepat di Kalsel

oleh
Rombongan Kemendagri saat berkunjung ke Tanahlaut monitoring program MBG. Foto : Diskominfosan Tala

KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala) atas kemajuan signifikan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Penyamapain apresiasi oleh Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R. P. Tendean, saat kunjungan kerja ke Satuan Tugas (Satgas) MBG Tala pada Rabu (29/10/2025) di Ruang Rapat Barakat.

Rombongan Kemendagri bertemu perwakilan Pemkab Tala, yaitu Asisten Pemerintahan Dr. Akhmad Hairin dan Asisten Perekonomian Masturi.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Noudy menyampaikan bahwa Kabupaten Tala menjadi salah satu daerah dengan progres tercepat dalam pelaksanaan MBG di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari 79 titik lokasi Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang direncanakan di wilayah Kalimantan Selatan, 10 titik berada di Kabupaten Tala, dan perkembangannya dinilai paling signifikan dibandingkan sembilan kabupaten lainnya.

“Alhamdulillah, dari 10 kabupaten/kota di Kalsel yang menjadi lokasi SPPG, progres Kabupaten Tala adalah yang paling cepat. Bahkan satu di antaranya sudah siap difasilitasi pendaftarannya oleh tim Satgas. Kami berharap ini menjadi langkah awal yang baik, dan sembilan titik lainnya segera menyusul,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program, pihak Kemendagri juga tengah melakukan asistensi percepatan pendaftaran calon investor untuk pembangunan SPPG di wilayah terpencil. Diharapkan, kolaborasi yang kuat antara pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mempercepat realisasi program strategis nasional tersebut.

Pentingnya Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Program MBG

Lebih lanjut, Dr. Noudy menegaskan pentingnya struktur dan pembagian kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan program MBG di daerah.

Hal ini, katanya, sejalan dengan arahan Presiden agar pengambilan keputusan tidak selalu bergantung pada pemerintah pusat.

“Struktur program MBG harus jelas, begitu pula kewenangan di setiap tingkatan. Dengan demikian, pelaksanaan di daerah bisa lebih cepat dan efektif,” tegasnya.

Dr. Noudy juga menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah, khususnya Satgas MBG di kabupaten.

Ia menilai, Pemkab Tala telah menunjukkan kesiapan yang baik dalam memberikan dukungan, termasuk fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan di lapangan.

 “Kami mencatat bahwa pemerintah daerah sudah siap memberikan dukungan, hanya saja memperkuat koordinasi antar pihak. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami di tingkat pusat agar pelaksanaan MBG ke depan bisa lebih optimal,” tutupnya.

Visited 1 times, 1 visit(s) today