KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting “Obrolan Pagi Seputar Inflasi” (HLM OPSI) di salah satu kedai kopi di Banjarmasin, Kamis (24/7/2025). Yang membahas distribusi gas melon.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Sarifuddin, memimpin rapat tersebut. Ia juga Ketua Pelaksana Harian TPID Kalsel. Hadir juga Kepala KPw BI, DJPb, BPS, BPKP, Bulog, BPKP, BMKG, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda, serta instansi terkait.
Plt Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Farhan, menjelaskan bahwa salah satu topik yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah kelangkaan gas LPG 3 kg atau “gas melon”.
Menurutnya, kondisi distribusi gas melon saat ini sudah mulai membaik. Ini terjadi setelah sebelumnya sempat terganggu akibat libur panjang dan persoalan distribusi di lapangan.
“Pemerintah provinsi telah meminta kepada para bupati dan wali kota untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif. Tujuannya agar distribusi gas melon tepat sasaran,” ujar Farhan.
Ia juga mengapresiasi langkah progresif Bupati Hulu Sungai Tengah yang mengeluarkan surat edaran penetapan harga eceran tertinggi (HET) gas melon sebesar Rp25.000. Surat tersebut lengkap dengan sanksi bagi pelanggar.
“Kebijakan ini sebagai contoh konkret pengendalian di daerah,” imbuhnya.
Upaya Distribusi Gas Melon Tepat Sasaran
Dalam diskusi tersebut, Pertamina dan Hiswana Migas juga turut memberikan penjelasan terkait kondisi distribusi LPG 3 kg. Pertamina bahkan menyarankan agar pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran. Surat itu mengimbau masyarakat mampu untuk tidak menggunakan gas bersubsidi. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa konsumsi gas melon masih belum tepat sasaran. Sebab, penggunaan gas juga oleh kelompok masyarakat di luar kategori penerima subsidi (desil 4 ke atas).
Farhan menambahkan, dalam upaya pengendalian jangka panjang, TPID Provinsi juga mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Salah satunya adalah BUMD Bangun Banua, yang ke depan memiliki divisi khusus pangan.
Untuk mendukung langkah ini, akan berlangsung pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) pada 28–29 Juli mendatang di Jakarta. Pelatihan tersebut akan melibatkan seluruh TPID kabupaten/kota dan pelaksanaan bersama Bank Indonesia serta Pemprov Kalsel. “Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Provinsi Kalsel harapannya dapat memperkuat ketahanan pangan daerah. Selain itu, memastikan subsidi energi, khususnya gas melon, benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tutupnya.
