KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram atau “gas melon” di Banjarmasin melonjak tajam hingga Rp40 ribu per tabung di tingkat pengecer. Kenaikan ini jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini membuat warga, khususnya pelaku usaha kecil dan rumah tangga menengah ke bawah, merasa semakin terjepit. Mereka merasa ditinggalkan oleh pemerintah.
Salah satu yang merasakan dampak langsung kelangkaan LPG ini, pemilik warung makan di Jalan Hasanuddin HM, Banjarmasin, Nunuy. Ia mengaku sudah hampir sebulan kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi.
“Gas LPG nya langka, dan kalaupun ada, harganya mahal sekali. Tapi saya tidak berani naikkan harga makanan karena takut pelanggan kabur,” keluhnya.
Ia menilai lonjakan harga dan kelangkaan LPG ini sudah terlalu sering terjadi. Namun belum ada penanganan konkret dari pemerintah maupun aparat pengawas.
“Kami berharap pemerintah jangan hanya janji inspeksi, tapi benar-benar menindak tegas oknum pengecer dan agen nakal. Subsidi harus tepat sasaran,” tambahnya.
Menanggapi keluhan warga, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyatakan bahwa pihaknya akan segera bertindak. Mereka akan menggandeng instansi teknis dan aparat terkait.
“Kami akan koordinasikan dengan dinas terkait untuk pemetaan situasi dan melakukan inspeksi langsung ke lapangan,” ujarnya, Senin (30/6/2025).
Yamin menegaskan bila ada kedapatan pengecer LPG yang menjual di atas HET, maka pemerintah tak segan memberikan teguran. Teguran akan diberikan kepada agen/distributor dan bila perlu, mencabut izin usaha pengecer nakal.
“Kalau terbukti melanggar terus, sanksi terberatnya adalah pencabutan izin,” tegasnya.
Pemerintah Kota juga akan mengupayakan penambahan stok gas melon dalam program pasar murah. Mereka bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Banjarmasin. Ini sebagai solusi jangka pendek untuk membantu masyarakat yang terdampak lonjakan harga.
Sementara itu, masyarakat berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan pasokan darurat. Mereka meminta pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi. Ini agar gas subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.
