KALSELMAJU.COM, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus mendorong keadilan agraria. melalui Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (27/5/2025). Sidang ini membahas penetapan objek dan subjek redistribusi tanah untuk Tahun Anggaran 2025.
Pj Sekda Yulian Herawati, menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis nasional. Program ini menjadi instrumen penting untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Selain itu, juga mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Redistribusi tanah bukan sekadar memberikan hak milik, tapi juga membuka akses ekonomi. Hal ini memperkuat ketahanan pangan dan mendorong produktivitas. Terutama di sektor pertanian dan perkebunan,” ujar Yulian.
Tanah Bumbu memiliki sumber daya alam dengan potensi besar dalam pengembangan wilayah berbasis agraria. Keberhasilan reforma agraria di daerah ini menjadi langkah penting dalm membangun Tanah Bumbu yang mandiri, maju, dan sejahtera.
Yulian juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Ia meminta agar melakukan proses verifikasi dan validasi subjek serta objek redistribusi secara akurat, transparan, dan akuntabel.
“Kami ingin membagikan tanah yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yulian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan sidang GTRA.
“Komitmen dan sinergi semua pihak adalah kunci keberhasilan program reforma agraria. Mari jadikan sidang hari ini sebagai momentum memperkuat langkah bersama menuju keadilan agraria yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sidang GTRA ini dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan Kepala SKPD lingkup Pemkab Tanah Bumbu. Selain itu, hadir juga Kepala Kantor Pertanahan Tanah Bumbu Isa Widyatmoko. Para camat dari wilayah Satui, Sungai Loban, dan Mentewe turut berpartisipasi. Dukungan lintas sektor diharapkan mampu mempercepat realisasi redistribusi tanah yang berpihak pada masyarakat kecil dan petani lokal.
