Mahasiswa Kalsel Protes Kenaikan PPN 12 Persen dan Minta Prabowo Terbitkan Perppu

KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kalsel untuk menyuarakan penolakan keras terhadap rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, Selasa (31/12).

Para mahasiswa menyebut kebijakan ini tidak pro-rakyat dan hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama di tengah pemulihan pasca-pandemi.

“Kenaikan PPN ini akan semakin menekan rakyat kecil dan tidak memberikan kesejahteraan,” ujar Ketua BEM ULM Syamsu Rizal.

Kenaikan tarif PPN ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di kisaran 5-15 persen.

Namun, keputusan menaikkan tarif menjadi 12 persen dianggap tidak relevan terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, massa juga meminta presiden Prabowo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai PPN 12 persen tersebut.

Pada awal Januari 2025 besok, PPN 12 persen akan diberlakukan pada barang dan jasa mewah, termasuk kebutuhan pokok premium, layanan kesehatan, serta pendidikan kelas atas.

Namun, mahasiswa menilai penerapan tarif ini akan berdampak luas dan tidak hanya menyasar kelompok masyarakat mampu.

“Kami meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan ini. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan mereka,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menyatakan dukungan terhadap aksi mahasiswa tersebut.

Menurutnya, DPRD Kalsel sudah sejak awal menolak rencana kenaikan PPN karena dianggap membebani masyarakat.

“Kami sudah menyampaikan ke pusat bahwa rencana PPN 12 persen ini berpotensi merugikan masyarakat. Setelah ini, kami akan segera menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat,” ujar politisi Partai Nasdem, Kartoyo.