Awas! Oknum PPK Dipolitisasi, Pemantau Pilkada Kalsel Peringatkan Potensi Kecurangan Rekap Suara

oleh
Tim Pemantau Pemilu dari Visi Nusantara Kalimantan - (KM/Tiwi)
Latest Post
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Tahapan pemungutan suara Pilkada Kalsel 2024 pada 27 November semakin dekat, pemantau pemilu dari Visi Nusantara Kalimantan Selatan menyuarakan kekhawatiran tentang potensi kecurangan yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dugaan ini mencuat seiring meningkatnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menjadi perhatian karena adanya kemungkinan manipulasi suara pada tahap rekapitulasi.

Latest Post
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

Arifin Muhamad, Ketua Visi Nusantara Kalsel, mengingatkan akan potensi penyimpangan dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan. Menurutnya, perubahan jumlah DPT menjadi 3.041.499 pemilih menunjukkan adanya peningkatan yang mencurigakan.

“Setelah kami pelajari, DPT mengalami kenaikan signifikan dari jumlah awal yang ditetapkan,” ungkapnya.

Arifin mengungkapkan bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK, hanya saksi pasangan calon dan Panwas Kecamatan yang hadir. Ketiadaan tabulasi dari TPS berpotensi membuat hasil yang disampaikan oleh PPS mudah disetujui tanpa verifikasi lebih lanjut.

“Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan inilah yang rawan terjadi pat gulipat suara,” ujarnya.

Kecurigaan tersebut tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus serupa dalam pemilu sebelumnya.

“Modus seperti ini sudah beberapa kali terjadi dalam putusan MK,” tambah Arifin, seraya mengingatkan potensi pengulangan pada Pilkada 2024.

Rumor pun santer beredar bahwa ada oknum PPK yang diarahkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Meski informasi ini belum bisa dibuktikan, Arifin menekankan pentingnya kewaspadaan.

“Kami mengimbau kepada paslon dan masyarakat untuk mengawasi integritas PPK agar tidak dicurangi,” katanya.

Tak lupa, Arifin mendesak KPU dan Bawaslu untuk memperketat pengawasan di semua tingkat. Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan indikasi ketidaknetralan PPK.

“Mari bersama-sama menjaga kemurnian suara rakyat dan menjaga demokrasi tetap jujur dan adil,” tutupnya.0

Latest Post
{"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *