KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Penataan infrastruktur di kawasan permukiman padat menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru Ririk Sumari, saat menggelar reses di RT 24 RW 06, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Jumat (20/11/2026).
Di wilayah tersebut, terdapat 26 kompleks perumahan yang berada dalam satu RT. Pembangunan kompleks baru yang terus berlangsung dan bertambahnya kawasan permukiman meningkatkan kebutuhan infrastruktur warga.
Ririk menilai, kondisi tersebut membutuhkan penanganan dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah agar fasilitas dasar dapat menjangkau seluruh kawasan permukiman.
“Di RT 24 ini ada 26 kompleks perumahan dalam satu RT. Ini memang perlu kerja ekstra kuat dengan penataan infrastrukturnya. Karena proses pembangunan kompleks perumahan di sini juga belum selesai dan kemungkinan akan terus bertambah,” ujarnya.
Penyerahan Fasum dan Fasos Jadi Perhatian
Selain kebutuhan pembangunan fisik, Ririk juga menyoroti persoalan penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) dari pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dari 26 kompleks perumahan yang ada, berdasarkan pendataan sementara baru enam kompleks yang menyerahkan asetnya kepada pemerintah. Sedangkan 20 kompleks lainnya masih belum melakukan penyerahan.
Belum tuntasnya penyerahan aset tersebut menghambat upaya pemerintah membangun dan memelihara infrastruktur secara menyeluruh.
“Ini juga menjadi pekerjaan rumah. Harapannya, seluruh pengembang segera menyerahkan fasum dan asetnya kepada Pemerintah Kota sehingga kita bisa membantu melanjutkan pembangunan,” jelas Ririk.
Ia berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan ketua RT, Ketua LPM Kelurahan Sungai Ulin, serta pengelola kompleks perumahan untuk mempercepat proses penyerahan aset.
Pengerasan Jalan dan PJU Mulai Direalisasikan
Ketua RT 24 RW 06 Sungai Ulin, Akhmad Bijuriansyah, menyampaikan bahwa pemerintah mulai merealisasikan sejumlah pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Di antaranya pengerasan jalan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penanganan drainase.
Pemerintah berencana mengeraskan jalan di sejumlah titik, baik di bagian depan maupun belakang kawasan perumahan. Menurutnya, pemerintah perlu memeratakan pembangunan karena warga menghuni wilayah permukiman yang cukup luas.
“Alhamdulillah, InsyaAllah 26 kompleks ini akan ada pengerasan. Pengerasan nanti di depan, di belakang, terus juga PJU ada masuk, selain drainase,” katanya.
Ia mengungkapkan, kawasan perumahan tersebut sudah berkembang sekitar tujuh tahun. Namun, sejumlah titik di bagian belakang permukiman masih minim pembangunan sehingga menjadi perhatian dalam perjuangan aspirasi warga.
“Kompleks ini sudah tujuh tahun. Tapi jarang terperhatikan karena posisinya di belakang. Makanya saat ini ulun memperjuangkan khusus yang belakang,” ungkapnya.
Warga Harapkan Perbaikan Drainase dan Pembangunan Sekolah
Selain akses jalan, kondisi drainase di bagian belakang permukiman juga membutuhkan penanganan lanjutan. Warga menilai pemerintah perlu menangani saluran di kawasan belakang agar sistem drainase saling terhubung dan berfungsi lebih baik.Pemerintah telah merealisasikan sejumlah aspirasi infrastruktur di wilayah tersebut.
Pembangunan itu meliputi drainase, taman, serta pemasangan PJU di beberapa titik. Sementara itu, warga masih memperjuangkan usulan lainnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Tak hanya infrastruktur, warga turut mengusulkan pembangunan sekolah baru untuk jenjang pendidikan dasar. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kelurahan Sungai Ulin mendorong warga mengusulkan pembangunan sekolah baru untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan..





