Perkuat Ekonomi Pesisir, Tanahlaut Salurkan Hibah Sarana Perikanan Tangkap

oleh
oleh
Spread the love

KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut menyiapkan sekitar 904,8 ton beras untuk masyarakat penerima manfaat di seluruh wilayah daerah tersebut. Selain bantuan pangan, pemerintah daerah juga menyalurkan hibah sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan.

Penyaluran bantuan itu menjadi bagian dari agenda kunjungan kerja Bupati Tanahlaut H. Rahmat Trianto ke Desa Takisung, Kecamatan Takisung, Kamis (19/11/2026).

Bantuan beras tersebut bertujuan meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya masyarakat kurang mampu, dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Sementara itu, hibah sarana dan prasarana perikanan tangkap diharapkan dapat mendukung aktivitas melaut sekaligus meningkatkan produktivitas nelayan.

Rahmat mengatakan, Tanahlaut memiliki garis pantai sekitar 132 kilometer yang mencakup kawasan 23 desa pesisir. Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggantungkan penghasilan pada sektor perikanan tangkap.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan bantuan secara tepat guna agar memberikan dampak terhadap hasil tangkapan dan pendapatan keluarga nelayan.

“Bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga membantu aktivitas melaut, meningkatkan hasil tangkapan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan keluarga nelayan,” ungkap Bupati.

Selain bantuan fasilitas, pemerintah daerah juga memberi perhatian pada persoalan administrasi dan perizinan kapal perikanan. Rahmat meminta pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir menyampaikan kendala yang mereka hadapi kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja kesulitan masyarakat di lapangan. Silakan sampaikan kepada pemerintah daerah melalui dinas terkait agar bisa kita komunikasikan dan carikan jalan keluarnya bersama,” ucapnya.

Dalam dialog bersama warga, Rahmat menjelaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat pemerintah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sekaligus. Karena itu, pemerintah menyusun program berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi.

Ia juga mendorong koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, instansi teknis, dan kelompok nelayan agar program bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Visited 1 times, 1 visit(s) today