Pemko Banjarmasin Periksa Administrasi Pengadaan Seluruh SKPD, Cegah Kesalahan Pencatatan

oleh
Pemko Banjarmasin Periksa Administrasi Pengadaan Seluruh SKPD
Spread the love

KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat pengawasan administrasi pengadaan barang dan jasa di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemko Banjarmasin memastikan setiap proses belanja daerah berjalan tertib dan sesuai ketentuan melalui Rapat Koordinasi Pendampingan Pencatatan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, memimpin langsung rapat koordinasi tersebut. Perwakilan seluruh SKPD turut hadir, termasuk Bagian Umum Setdako Banjarmasin.

Rapat ini menindaklanjuti instruksi Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan tertib serta memenuhi ketentuan yang berlaku.

Periksa Pencatatan dan Kelengkapan Administrasi SKPD

Dalam kegiatan tersebut, Pemko Banjarmasin memberikan pendampingan melalui mekanisme desk. Tim melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan dan kelengkapan administrasi setiap proses belanja daerah.

Melalui pemeriksaan ini, setiap SKPD dapat mengetahui dokumen yang masih perlu dilengkapi atau diperbaiki. Selain itu, pendampingan membantu perangkat daerah meminimalkan kekeliruan dalam pencatatan pengadaan.

Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli, menyambut baik kegiatan pendampingan tersebut. Menurutnya, ketertiban administrasi menjadi salah satu kunci menjaga akuntabilitas pengadaan barang dan jasa.

“Melalui kegiatan pendampingan ini, kami berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa dapat tercatat dengan baik. Sehingga administrasinya lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Belanja Daerah

Ahmad Zazuli menilai pendampingan dan evaluasi memberikan kesempatan bagi setiap SKPD untuk meninjau kembali dokumen pengadaan. Dengan demikian, perangkat daerah dapat memastikan pelaksanaan belanja sesuai regulasi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh SKPD dalam menjaga transparansi pengelolaan belanja daerah.

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu mencatat seluruh tahapan pengadaan secara cermat. Pencatatan tersebut mencakup proses pelaksanaan hingga penyelesaian administrasi.

“Kami berharap kegiatan pendampingan ini dapat mendorong tata kelola pengadaan barang dan jasa yang semakin tertib dan terukur,” tuturnya.

Selain memperkuat administrasi, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Selain memperkuat administrasi, upaya ini juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan, akurat, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Visited 1 times, 1 visit(s) today