KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN– Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta untuk penanganan hipertensi pada 2027. Langkah ini menjadi upaya pemerintah menekan kasus penyakit tidak menular (PTM) yang masih menjadi perhatian sektor kesehatan.
Wali Kota Banjarmasin H Muhammad Yamin HR menyampaikan rencana tersebut saat membuka Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Dinas Kesehatan Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan tersebut selama dua hari di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan para camat, kepala puskesmas se-Kota Banjarmasin, serta jajaran perangkat daerah terkait. Forum tersebut membahas penguatan pencegahan penyakit dan peningkatan pelayanan kesehatan melalui kolaborasi lintas sektor.
Pemko Siapkan Anggaran Rp800 Juta untuk Hipertensi
Dalam arahannya, Yamin menyoroti tingginya kasus hipertensi di Banjarmasin. Ia meminta Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran terkait memperluas sosialisasi serta mengutamakan langkah pencegahan.
“Kalau tidak salah, kasus hipertensi di tempat kita termasuk yang tinggi. “Ini menjadi perhatian penting. Karena itu, Pemko Banjarmasin menyiapkan anggaran sekitar Rp800 juta pada 2027 untuk menangani hipertensi,” ujarnya.
Menurut Yamin, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Upaya tersebut bertujuan mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, maju, dan sejahtera.
Selain memperkuat penanganan hipertensi, Yamin meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kerja sama. Ia menilai pencegahan dan pengendalian penyakit membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
“Sering saya sampaikan kepada seluruh kepala SKPD dan jajaran bahwa kita semua ini berada di dalam satu kapal yang besar. Di dalamnya kita sama-sama mengayuh dan mendayung. Tidak boleh ada lagi yang namanya ego sektoral atau merasa ingin lebih kencang sendiri. Kita harus mengayuh bersama dengan gerakan dan alunan yang sama, agar perahu ini sampai pada tujuan dengan lebih baik,” tuturnya.
Yamin berharap rapat koordinasi ini menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap sektor dapat menjalankan program pencegahan dan pengendalian penyakit secara terarah dan berkelanjutan.
“Kita harapkan, rapat koordinasi hari dapat memperkuat sinergi dan penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Ini penting sehingga upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih terarah, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Dinas Kesehatan Perkuat Layanan P2P di 28 Puskesmas
Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Yanuar Diansyah, rapat koordinasi tersebut memiliki dua target utama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperkuat pencegahan penyakit. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui optimalisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Yanuar, program P2P harus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan berbagai penyakit. Di antaranya demam berdarah dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya.
“Pertama berkaitan dengan kualitas layanan, kita ingin mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan daerah melalui P2P, termasuk upaya pencegahan dan penanganan penyakit seperti DBD maupun potensi penyakit lainnya secara cepat dan tepat,” jelas Yanuar.
Selanjutnya, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan Banjarmasin mengajak seluruh SKPD dan 28 puskesmas menyusun rencana aksi kesehatan secara terpadu.
“Selain itu menjadi wadah strategis bagi penguatan lintas sektor antar SKPD maupun 28 Puskesmas se-Kota Banjarmasin sehingga kita bisa menyusun rencana aksi terpadu berdasarkan kondisi riil kesehatan masyarakat saat ini,” tambahnya.





