KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota, memegang peran penting dalam menyelaraskan ambisi iklim global dengan aksi nyata untuk menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi C4 bertajuk Closing the Gap: Cities as the Missing Link Between Climate Ambition and Action di Indonesia Pavilion, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31), Antalya, Turki.
Dalam sesi tersebut, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Hanifah Dwi Nirwana, mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah kota, dan jejaring internasional untuk membahas penguatan peran kota dalam agenda perubahan iklim.
Kota Berperan Strategis dalam Agenda Iklim Global
Dalam kesempatan itu, Hanifah menyebut hubungan antara komitmen global dan aksi lokal harus berjalan dua arah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menerjemahkan kesepakatan internasional menjadi kebijakan dan program nyata. Sebaliknya, pengalaman dan inovasi pemerintah kota juga perlu menjadi masukan dalam penyusunan agenda iklim internasional.
“Dengan demikian, kota tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah tata kelola iklim global,” papar Hanifah.
Lima Kesenjangan dalam Pelaksanaan Aksi Iklim
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, menyoroti lima kesenjangan utama yang perlu Indonesia atasi dalam pelaksanaan aksi iklim.
Kelima persoalan tersebut meliputi regulasi, pembiayaan, pengetahuan, implementasi, dan pengelolaan sampah.
Dari kelima persoalan itu, keterbatasan pembiayaan di tingkat daerah menjadi salah satu tantangan yang mendapat perhatian. Rata-rata pemerintah kabupaten/kota hanya mengalokasikan sekitar 0,53 persen dari anggaran daerah untuk pengelolaan sampah.
Padahal, rencana strategis kementerian menetapkan kebutuhan alokasi anggaran sebesar 3 persen.
Selain persoalan anggaran, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Setiap hari, Indonesia menghasilkan sekitar 142.000 ton sampah. Namun, pemerintah dan masyarakat baru mengelola sekitar 25 persen dari total sampah tersebut secara layak.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target iklim nasional membutuhkan penguatan kapasitas, dukungan pendanaan, serta komitmen pemerintah daerah.
Pemda Diminta Tingkatkan Anggaran dan Kendalikan Emisi
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Faisal Malik memberikan sejumlah arahan kepada gubernur, bupati, dan wali kota.
Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pelaporan emisi secara berkala. Selanjutnya, pemda harus memasukkan target pengurangan emisi ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta menghentikan praktik open dumping.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat kelembagaan dan meningkatkan dukungan anggaran untuk pengelolaan sampah.
“Kami meminta pemda meningkatkan anggaran pengelolaan sampah, membentuk kelembagaan khusus pengurangan emisi, dan memperluas proklim, terutama di komunitas rentan,” papar Malik.
Banjarmasin Hadapi Banjir dan Intrusi Air Laut
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hj. Ananda, membagikan pengalaman daerahnya dalam menghadapi persoalan air akibat perubahan iklim.
Menurut Ananda, Banjarmasin menghadapi dua kondisi ekstrem. Saat musim hujan, wilayah tersebut menghadapi ancaman banjir. Sebaliknya, saat musim kemarau, intrusi air laut mengancam ketersediaan air bersih di Banjarmasin.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah perlu menyusun strategi adaptasi iklim sesuai dengan karakteristik wilayah dan tantangan yang mereka hadapi.
Ankara Paparkan Strategi Membangun Kota Tangguh Iklim
Selain pengalaman Banjarmasin, Sekretaris Jenderal Ankara Metropolitan Municipality, Türkiye, Reşit Serhat Taşkınsu, turut membagikan pendekatan pemerintah kotanya dalam menghadapi perubahan iklim.
Ia memaparkan sejumlah strategi, mulai dari perencanaan lingkungan terintegrasi, penguatan ketahanan infrastruktur air, hingga pengembangan mobilitas perkotaan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ankara juga memanfaatkan data sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan untuk membangun kota yang lebih tangguh dalam menghadapi dampak perubahan iklim.





