KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) ekspose Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan 2026. Untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di Banua.
Kegiatan tersebut melibatkan Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalsel, Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalsel, organisasi kepemudaan, serta sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Dalam pemaparan rakor, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kalimantan Selatan pada 2026 berdasarkan data 2025 tercatat mencapai 64,47.
Meski menunjukkan capaian positif, sejumlah aspek pembangunan pemuda masih memerlukan perhatian. Berdasarkan data 2024, domain pendidikan dan pelatihan mencatat skor 75,17, sedangkan kesehatan mencapai 72,45.
Adapun domain ketenagakerjaan layak berada pada angka 59,51. Sementara itu, domain partisipasi dan kepemimpinan menjadi capaian terendah dengan skor 42,38.
Data tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperluas kesempatan kerja yang layak. Sekaligus meningkatkan keterlibatan pemuda dalam organisasi dan proses pengambilan keputusan.
Inklusivitas dan Kesetaraan Gender jadi Perhatian
Aspek inklusivitas dan kesetaraan gender juga menjadi perhatian. Terutama terkait angka perkawinan usia anak yang masih berada di atas rata-rata nasional.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalsel, Pebriadin Hafiz, mengatakan rakor tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Termasuk Dinas di kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan.
Menurutnya, sinkronisasi program dan langkah bersama sangat penting agar peningkatan IPP dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret melalui kerja sama seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas generasi muda di Banua.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel, Budiono, menjelaskan bahwa secara keseluruhan IPP Kalsel mengalami peningkatan dari 2024 ke 2025. Namun, peningkatan tersebut belum merata pada seluruh domain pembangunan pemuda.
“Peningkatan tersebut belum merata pada seluruh domain. Salah satu aspek yang masih memerlukan perhatian serius adalah partisipasi dan kepemimpinan pemuda,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Dispora Kalsel berharap berbagai masukan, hasil riset, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan dapat menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan kepemudaan.
Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman pelaksanaan program yang terukur dan melibatkan seluruh pihak terkait.
