KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan menghadapi tekanan fiskal setelah kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sekitar Rp760 miliar belum tersalurkan.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Balangan mempertimbangkan sejumlah opsi pembiayaan, termasuk pinjaman kepada pihak ketiga untuk menjaga ruang fiskal dan belanja daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan kurang bayar DBH tersebut merupakan hak daerah yang belum diterima. Di sisi lain, kemampuan anggaran daerah juga mengalami tekanan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil.
“Di satu sisi hak kita belum dibayar dan Pusat masih menunggak. Tapi di sisi lain, Dana Bagi Hasil kita justru dipotong. Ini situasi yang sangat tidak adil bagi Balangan sebagai daerah penghasil, sehingga kita mengalami defisit anggaran yang sangat besar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan menyampaikan penyaluran kurang bayar DBH pada 7 Agustus 2026. Namun, Pemkab Balangan menyebut dana yang mereka terima baru sekitar Rp38 miliar dan prioritasnya untuk kebutuhan penggajian ASN. Sementara kurang bayar sekitar Rp760 miliar masih belum tersalurkan.
Tekanan tersebut membuat Pemkab Balangan mengkaji pinjaman sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar melalui pihak ketiga, termasuk PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) atau perbankan.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menyarankan agar opsi pinjaman pengkajiannya secara matang. Dengan mempertimbangkan kemampuan belanja dan kemungkinan pemanfaatan SILPA sebelum mengambil keputusan.
“Harus dilihat dulu, apakah ada belanja yang memang harus diprioritaskan. Kemudian, bisa dicek dulu, apakah pemkab Balangan memiliki SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Kalau SILPA relatif cukup, maka tersebut bisa dimanfaatkan untuk belanja daerah,” saran Catur.
Untuk pembangunan infrastruktur prioritas, Catur mendorong skema pembiayaan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Untuk pembangunan infrastruktur prioritas, sekarang tidak ada lagi dikotomi Pusat dan Daerah. Contohnya, proyek Jembatan Pulau Laut yang dibiayai secara sinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemkab Tanah Bumbu, dan Pemkab Kotabaru,” paparnya.
Jika pinjaman tetap menjadi pilihan, Catur menyebut Pemkab Balangan dapat mempertimbangkan skema pembiayaan melalui PT SMI.
“Kalaupun harus berutang, Pemkab Balangan bisa masuk lewat jalur pembiayaan yang tersedia di PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Yang tak kalah penting, saya sarankan Pemkab Balangan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi anggaran,” pungkasnya.
