KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanahlaut memperkuat komitmen pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai (PKT).
Bupati Tanahlaut, H. Rahmat Trianto, menyerahkan dokumen kontrak swakelola TP4. Kepada kelompok masyarakat saat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Padat Karya Bidang Sumber Daya Air di Kecamatan Takisung, Rabu (13/5/2026).
Rahmat Trianto mengatakan program tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Tetapi juga bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
“Dengan melibatkan tenaga kerja lokal secara masif, kita memastikan APBD tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik. Tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat desa,” ujarnya.
Program ini menggunakan pendekatan bottom-up dengan melibatkan RT dalam menentukan prioritas pembangunan. Mulai dari normalisasi irigasi hingga perbaikan sarana konektivitas warga.
Bupati juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program tersebut.
“Pengelolaan anggaran harus dilaksanakan secara akuntabel dan berada di dalam koridor hukum. Sinergi antara pemerintah daerah dan desa menjadi kunci agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tanahlaut, program di Kecamatan Takisung mencakup 25 RT dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 375 warga lokal.
Program tersebut juga akan menghasilkan perputaran upah sebesar Rp910 juta yang langsung diterima masyarakat.
Hingga 13 Mei 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 30 persen dengan target penyelesaian selama 60 hari kalender.
Terkait target jangka panjang menjangkau seluruh 1.600 RT di 130 desa dan lima kelurahan, Rahmat mengakui masih ada tantangan dari sisi kemampuan anggaran daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan program secara bertahap berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kami berkomitmen agar seluruh wilayah nantinya dapat terakomodasi secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah,” katanya.
Kegiatan monitoring juga meninjau langsung ke sejumlah titik proyek untuk memastikan kualitas pekerjaan dan efektivitas penyerapan tenaga kerja di lapangan.
