KALSELMAJU.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu kembali menguatkan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI). Hal ini sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Ia menyampaikan saat acara Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanahbumbu Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanahbumbu.
Bupati menyampaikan bahwa sejak tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu kembali menetapkan pembangunan ZI sebagai salah satu prioritas daerah.
Saat ini, Pemkab Tanahbumbu telah menunjuk empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelayanan publik untuk membangun ZI. SKPD tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih. Selain itu, budaya birokrasi harus berintegritas dan berorientasi pada pelayanan.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Ia meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut secara sungguh-sungguh.
“Saya minta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan serius. Jadikan kegiatan ini sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB. Narasumber tersebut adalah Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, S.E., M.M., bersama tim.
