KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah pusat menyesuaikan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Selatan pada 2026. Nilainya turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Data sementara menunjukkan alokasi TKD Kalsel turun dari sekitar Rp4,5 triliun menjadi Rp2,2 triliun atau berkurang sekitar 48,36 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan final besaran anggaran tersebut.
“Transfer ke daerah memang mengalami penyesuaian karena pemerintah pusat mengalihkan sebagian anggaran untuk program berskala nasional. Namun, masyarakat Kalsel tetap menerima manfaatnya,” kata Catur.
Ia menegaskan, penurunan nominal TKD tidak otomatis mengurangi manfaat bagi masyarakat. Program prioritas nasional justru tetap menyasar warga Kalimantan Selatan secara langsung.
“Secara nilai TKD memang turun, tetapi manfaat yang diterima masyarakat relatif sama, bahkan berpotensi meningkat pada 2026,” ujarnya.
Sementara itu, hingga 30 November 2025, pemerintah telah menyalurkan TKD di Kalimantan Selatan sebesar Rp29,43 triliun atau 96,33 persen dari total pagu Rp30,56 triliun.
Pemerintah Kota Banjarbaru mencatat realisasi tertinggi dengan capaian 98,43 persen. Sebaliknya, Kabupaten Balangan membukukan realisasi terendah meski tetap tinggi, yakni 93,29 persen.
Penyaluran TKD sepanjang 2025 mayoritasnya adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16,84 triliun atau 57,22 persen. Pemerintah juga menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp8,28 triliun atau 28,14 persen.
Pada November 2025, Kementerian Keuangan menetapkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu dari 50 daerah penerima Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk penurunan stunting.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima tambahan insentif fiskal sebesar Rp5,67 miliar untuk memperkuat program penurunan stunting dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
