KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat siap membantu daerah yang mengalami kesulitan dalam menghadapi kebijakan pengalihan Transfer keuangan Daerah (TKD) tahun 2026.
Namun, Tito menekankan, sebelum meminta bantuan, pemerintah daerah harus lebih dulu melakukan exercise atau simulasi penataan ulang anggaran secara mandiri.
“Pak Purbaya (Menkeu) juga sudah menyampaikan hal yang sama — exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” ujar Tito usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Tito menjelaskan, pengalihan TKD bukan bertujuan melemahkan kinerja daerah, melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak langsung bereaksi terhadap perubahan angka transfer, tetapi terlebih dahulu menghitung kebutuhan riil.
“Jangan langsung pesimis atau membandingkan dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu kebutuhan untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise masih berat, baru laporkan ke pusat,” jelasnya.
Mantan Kapolri itu menambahkan, pandemi Covid-19 menjadi bukti bahwa daerah mampu bertahan meski menghadapi tekanan anggaran yang besar.
“Kita semua pernah menghadapi pemotongan besar-besaran waktu Covid-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegas Tito.
Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan koordinasi antara pusat dan daerah akan diperkuat agar kebijakan fiskal nasional bisa lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah. Pemerintah juga tengah mengkaji usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru.
