KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyiapkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan. Selain itu, langkah ini juga membuka akses ke kawasan yang masih terisolir.
Mulai 2026, Pemko akan melakukan kajian pengembangan jalan strategis dan jaringan jalan baru di wilayah Kota Idaman.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Banjarbaru, Adi Maulana, menjelaskan kajian ini menjadi tindak lanjut kebijakan baru. Ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di bawah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
“Sesuai RPJMD baru, kami diminta melakukan kajian pengembangan jalan strategis dan jaringan jalan baru. Program ini menjadi salah satu prioritas wali kota dan wakil wali kota,” ujar Adi, Sabtu (19/10).
Kajian akan berfokus pada wilayah timur dan selatan Banjarbaru. Keduanya adalah dua kawasan dengan potensi pertumbuhan tinggi, namun masih terkendala akses jalan. Selain itu, kepadatan lalu lintas di sejumlah titik utama menjadi masalah.
Dinas PUPR akan menggandeng Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai mitra kajian. Hasilnya akan menjadi dasar perencanaan strategis untuk mendukung visi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mewujudkan kota bebas macet.
Selain mengurai kepadatan di ruas utama, pengembangan jaringan jalan baru juga harapannya dapat membuka akses ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Adi menambahkan, setelah kajian rampung pada awal 2026, pihaknya akan mengusulkan hasil perencanaan tersebut. Kami mengajukan usulan ini ke program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah milik pemerintah pusat.
“Pendanaan bisa kami ajukan ke pemerintah pusat atau melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Semoga hasil kajian ini menjadi dasar kuat untuk memperoleh dukungan anggaran pembangunan jalan baru di Banjarbaru,” tutupnya.
