KALSELMAJU.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Tanahbumbu meraih Penghargaan TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut atas komitmen Pemkab Tanahbumbu dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat literasi ekonomi masyarakat. Bupati Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menghadirkan akses keuangan yang merata, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujar Bupati Andi Rudi Latif.
Ia menegaskan, percepatan akses keuangan merupakan bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanahbumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Menurutnya, inklusi keuangan bukan hanya soal layanan perbankan. Tetapi juga tentang peningkatan kesejahteraan melalui literasi finansial, pembiayaan produktif, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kita ingin memastikan masyarakat Tanahbumbu bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, hingga memperoleh modal usaha. Dengan begitu, ekonomi daerah bisa tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” tambahnya.
Keberhasilan ini, lanjutnya, juga berkat dukungan berbagai pihak. Mulai dari sektor perbankan, lembaga keuangan mikro, hingga pelaku UMKM lokal yang aktif berinovasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka Rakornas TPAKD 2025, bersama Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, dan Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam sambutannya, Airlangga menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai salah satu pilar utama stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan adalah indikator kunci bagi stabilitas ekonomi makro. Pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Mahendra Siregar menegaskan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia. Ini dilakukan agar menjadi motor pemerataan ekonomi dan mendorong pembiayaan bagi pelaku UMKM.
