KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) Kalsel. Mencapai Rp8 triliun lebih. Pengurangan ini dampak alokasi anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), hingga Koperai Merah Putih (KMP).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, menjelaskan prioritas pembangunan sangat menentukan besaran TKD. Ia menyebut pada 2026 ada beberapa program prioritas nasional.
“Seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah garud. Kemudian ada juga program lain seperti Koperasi Merah Putih, dan sebagainya. Prioritas ini menjadi prioritas nasional, maka perlu ada penyesuaian dana,” jelas Catur, Kamis (2/10/2025).
Catur menggarisbawahi, semua program nasional menjadi manfaat bagi daerah. Termasuk untuk Kalimantan Selatan (Kalsel). Oleh karena itu, lanjutnya, dalam rangka sinergi anggaran maka yang sebelumnya masuk TKD menjadi belanja pemerintah pusat.
“Secara umum mungkin dari sisi TKD dan belanja pemerintah pusat ada perbendaan dari sisi persentase. Tapi dari sisi manfaat kepada masyarakat bagi si penerima itu relatife sama. Bahkan meningkat,” tegasnya.
Dua Kata Kunci Sikapi Penurunan TKD Kalsel
Ia belum bisa merinci besaran kucuran dana ke Kalsel. Yang pengelolaan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurutnya perlu menghitung ulang. Ia menyebut baru mengetahui terkait TKD karena sudah ada publikasi dari pemerintah pusat.
“Rincian anggaran khusus Kalsel nanti kita menunggu Kepres (Keputusan Presiden). Besarannya kami memang sudah mengetahui. Tapi breakdown per wilayahnya kita masih menunggu Kepres,” bebernya.
Menyikapai penurunan TKD, Catur berpesan kepada semua Pemda di Kalsel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi belanja. Dua hal tersebut menurutnya jadi kata kunci dalam menyikapi pendapatan dan belanja tahun 2026.
“Efisiensi ini harus berbarengan dengan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah. Sebagai contoh MBG dari pusat maka daerah bisa memetakan berapa jumlah penerima,” tuturnya.
Sementara itu, Syamsinar, menambahkan dari sisi pendapatan pajak akan berkurang karena adanya penguran TKD. Menurutnya belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu komponen penyumbang pajak terbesar. “Khusus di Kalimantan Selatan sektor bendahara termasuk 5 besar kontributor penyumbang pajak. Artinya dengan pagu semakin kecil pasti juga pajaknya semakin kecil,” katanya.
