Tanggapi Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pemkab Tanahlaut Pastikan Kehati-hatian Terkait Keuangan Daerah

oleh
Sekda Kabupaten Tanahlaut saat menyampaikan tanggapan pandangan umum Fraksi DPRD terkait Raperda APBD 2026. Foto : Kalselmaju.com/Ilmi

KALSELAMAJU.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahlaut memberikan apresiasi dan respons positif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Tanahlaut, Ismail Fahmi, mewakili Bupati, menyampaikan tanggapan pandangan umum Fraksi DPRD itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanahlaut, Senin (22/9/2025).

Ismail Fahmi menyampaikan penghargaan atas masukan, saran, serta kritik konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. “Inilah wujud kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga stabilitas pemerintahan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 akan mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pembangunan infrastruktur prioritas. Selain itu, mengutamakan peningkatan layanan kesehatan, penguatan sektor pendidikan, serta perlindungan sosial. Alokasi belanja daerah sebesar 56,59 persen fokusnya untuk urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Fahmi menegaskan pemerintah bersikap hati-hati, transparan, serta rutin melakukan monitoring. Ini termasuk mengawasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui rapat koordinasi dan RUPS. “Penyertaan modal bukan hanya untuk menghasilkan dividen, tetapi juga membuka lapangan kerja. Ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tala menyiapkan sejumlah strategi. Strategi ini meliputi pendataan dan pemutakhiran objek pajak, digitalisasi sistem pemungutan, hingga pengembangan sektor pariwisata.

Selain itu, Fahmi juga menegaskan belanja pegawai dan belanja barang/jasa pengelolaannya sesuai aturan dengan prinsip efektif dan efisien. Juga, mereka melibatkan inspektorat dalam pengawasan.

“Meski ruang fiskal terbatas, program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan tidak akan dikurangi. Pemerintah tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Visited 1 times, 1 visit(s) today