KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin mengusulkan pengangkatan sekitar 1.800 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Usulannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Usulan ini sebagai solusi bagi tenaga honorer, terutama guru, yang sebelumnya tidak lolos seleksi PPPK tahap I dan II.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menyatakan bahwa saat ini usulan tersebut tengah berproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.
“Sudah kita usulkan dan sekarang masih dalam proses verifikasi di BKN,” ujar Yamin, Senin (15/9/2025).
Yamin menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah. Hal ini untuk tetap mengakomodasi tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan yang masih kekurangan guru.
“Sebagian besar yang tidak lolos adalah guru, sementara kebutuhan di sekolah masih sangat tinggi. Ini solusi kita untuk tenaga honorer, terutama guru,” tegasnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKD Diklat) Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menerangkan bahwa usulan 1.800 formasi PPPK paruh waktu telah melalui tahap administrasi. Usulan ini kini menunggu proses verifikasi data pelamar.
“Beberapa administrasi sudah dilakukan. Nanti akan kami ekspose setelah verifikasi. Yang jelas, usulan ada sekitar 1.800 formasi,” jelas Totok.
Totok juga menyebutkan bahwa proses pengangkatan PPPK paruh waktu ini sekaligus. Prosesnya tanpa melewati tahapan seleksi seperti PPPK penuh pada umumnya.
Terkait penggajian, Totok menyampaikan bahwa skema upah akan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
Meski demikian, ada kemungkinan peningkatan, terutama untuk formasi guru.
“Sistem penggajian mengikuti kemampuan keuangan daerah. Bisa sama seperti tahun lalu atau ada peningkatan. Untuk guru, rasanya memang ada peningkatan,” ujarnya.
Usulan PPPK paruh waktu ini menjadi solusi konkret bagi ribuan tenaga honorer. Hal ini penting bagi mereka yang selama ini menggantungkan harapan pada seleksi ASN namun belum berhasil lolos.
