KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – Bupati Tanahlaut (Tala) H. Rahmat Trianto memimpin langsung Rapat Koordinasi Pejabat Daerah melalui Coffee Morning di Gedung Sarantang Saruntung, Selasa (2/9/2025).
Bupati menekankan pentingnya sinergi, komunikasi, dan koordinasi lintas perangkat daerah demi menyukseskan program pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik. “Koordinasi ini menjadi wadah untuk menyamakan langkah, menyelesaikan permasalahan. Selain itu, memastikan seluruh program kerja SKPD berjalan searah dengan visi pembangunan Kabupaten Tanahlaut,” tegas Rahmat.
Pembahasan dalam rapat tersebut meliputi penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Selain itu, mencakup realisasi anggaran dan pendapatan SKPD, situasi keamanan dan ketertiban, perkembangan harga bahan pokok, sosialisasi larangan penambangan sirtu ilegal di kawasan Ruko Tuntung Pandang, serta berbagai isu pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Rapat berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan laporan dari masing-masing SKPD. Bupati menutup dengan ajakan untuk mempercepat realisasi program kerja, meningkatkan kolaborasi, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Rahmat juga memberi penekanan khusus kepada para pejabat. Terutama pejabat baru hasil pelantikan eselon II pekan lalu agar segera menyesuaikan diri dan menguasai bidang kerja masing-masing. “Kita memiliki 25 program unggulan sebagai penjabaran visi misi daerah. Tidak ada alasan tidak menguasai bidang atau mengatakan ‘ini bukan bidang saya’,” tegasnya.
Bupati Minta Percepatan Proyek Fisik dalam Coffee Morning
Ia meminta percepatan penyelesaian proyek fisik dalam empat bulan ke depan. Ini termasuk pembangunan venue Porprov Kalsel yang akan digelar 1 November 2025. Selain itu, juga perbaikan infrastruktur sekolah yang masih belum layak.
Selain itu, Bupati mengingatkan ASN untuk menjaga kondusivitas dan bijak dalam bermedia sosial. Mereka juga harus menghindari gaya hidup yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Ia juga menekankan perlunya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini harus dilakukan secara bijak tanpa membebani masyarakat.
Sebagai catatan, hingga Agustus 2025, implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kalimantan Selatan menunjukkan progres positif. Meski demikian, masih menghadapi kendala seperti belum adanya roadmap di sebagian daerah dan perlunya penguatan ekosistem digitalisasi keuangan daerah agar lebih efisien dan adaptif.
