KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Warga yang tergabung dari organisasi sipil dan masyarakat adat menyambangi Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Jumat (15/8). Di sana, mereka melakukan aksi damai dengan menolak pembentukan Taman Nasional.
Mereka menolak rencana pembentukan kawasan pegunungan meratus seluas 119.779 hektare menjadi wilayah Taman Nasional.
Massa aksi menolak hal itu. Mereka menuntut Gubernur Kalsel, H Muhidin agar menandatangai pembatalan pembentukan Taman Nasional tersebut.
Aliansi masyarakat adat menilai Taman Nasional hanya sebuah kedok untuk perampasan wilayah adat. Termasuk akan membatasi akses mereka terhadap sumber daya alam, serta mengabaikan sistem pengelolaan hutan yang sudah berlangsung secara lestari selama ratusan tahun.
Menanggapi tuntuan massa aksi, Muhidin ogah tanda tangan. Dia berasalan masih belum melakukan kajian terhadap usulan Taman Nasional.
Tapi ia menyampaikan jika keberadaan Taman Nasional tidak akan mengusir masyarakat adat.
Muhidin meminta masyatakat adat membikin struktur organisasi. Tujuannya agar bisa mendapat bantuan dari pemerintah.
“Dengan adanya Taman Nasional, tidak ada niat menyakiti bapak dan ibu. Masyarakat adat tidak akan terusir. Jika nanti diusir, saya berhenti jadi gubernur. Jika nanti terusir dan saya mundur sebagai gubernur, maka kita bersama melakukan aksi demo. Artinya, kita mencari yang terbaik,” sambungnya.
Penetapan Taman Nasional Berpotensi Mengabaikan Hak Masyarakat Adat dan Lingkungan
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel juga menduga kuat penetapan Taman Nasional di Pegunungan Meratus tidak lepas dari kepentingan penguasaan wilayah untuk memastikan bisnis tetap masuk ke Pegunungan Meratus dengan mengabaikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keselamatan lingkungan.
Direktur Eksekutif Wali Kalsel, Raden Rafiq menyebut, selama ini Pegunungan Meratus telah dieksploitasi dengan berbagai bisnis ekstraktif seperti tambang dan perkebunan monokultur sawit, daya rusaknya nyata terhadap ekosistem pegunungan Meratus dan telah menyingkirkan masyarakat adat dari ruang hidupnya.
“Mereka kehilangan wilayah kelolanya, mereka terpisah dari ruang hidupnya. Penetapan Taman Nasional akan semakin memperkuat penyingkiran rakyat,” tegasnya.
Dia berkata, masyarakat adat sebenarnya telah melakukan perlindungan Pegunungan Meratus sesuai dengan nilai-nilai hukum adat, pengetahuan tradisional dan telah mempraktikkannya selama ratusan tahun.
Raden juga berkata, semestinya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut harus diakui dan dilindungi oleh pemerintah, sebab konservasi ala masyarakat adat tersebut telah terbukti menjaga kelestarian lingkungan dan pegunungan Meratus.
