KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Pemkot menegaskan pengendalian gratifikasi dan peningkatan integritas aparatur. Ini menjadi prioritas utama.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi dan pengawasan internal. Tujuannya adalah guna mencegah praktik korupsi seperti suap, gratifikasi, dan pemerasan.
“Bapak Wali Kota menegaskan, korupsi bukan hanya merusak integritas individu, tapi juga merusak kepercayaan publik. Selain itu, korupsi juga menghambat pembangunan kota,” ujar Edy.
Ia menekankan pentingnya semua unit kerja mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran. Mulai dari perencanaan hingga monitoring.
“Tak boleh ada ruang untuk penyimpangan. Semua proses harus dijalankan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam hal penerimaan pajak daerah, BPKPAD Banjarmasin juga telah mengintegrasikan sistem digital. Ini untuk memastikan aliran dana langsung masuk ke kas daerah tanpa perantara.
“Digitalisasi membuat alur penerimaan lebih bersih, efisien, dan bebas intervensi. Meski untuk retribusi, masih ada SKPD yang dalam tahap sosialisasi,” jelas Edy.
Ia juga mengingatkan seluruh pegawai untuk tidak menyalahgunakan wewenang terhadap wajib pajak.
“Tidak boleh ada tekanan atau permintaan dalam bentuk apapun. Kita ingin pelayanan perpajakan berlangsung profesional, tanpa praktik suap atau intimidasi. Jika masih ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas,” ujarnya.
Langkah-langkah ini mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi bagian dari upaya nasional dalam mendorong reformasi birokrasi.
Edy menutup dengan pesan bahwa budaya kerja yang taat aturan akan menutup peluang bagi kecurangan.
“Kalau semua bekerja sesuai aturan, tidak ada celah untuk praktik curang. Inilah fondasi dari keuangan daerah yang sehat dan dapat dipercaya.”
Dengan sinergi antara penguatan integritas dan transformasi digital, Pemkot Banjarmasin berharap mampu meningkatkan kepercayaan publik. Mereka juga berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan melayani.
